Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi, Perpustakaan Nasional RI oleh Tim penilai dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB)
Pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, telah dilaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi, Perpustakaan Nasional RI oleh Tim penilai dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Pemantauan tersebut merupakan kegiatan tindak lanjut dari penilaian pelayanan salah unit kerja di Perpustakaan Nasional RI yaitu Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi. Sebelum dilakukan pemantauan, Pusat Jasa Informasi dan Perpustakaan terlebih dahulu mengisi formulir online terkait dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) yang dimiliki oleh Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi. SIPP merupakan media informasi elektronik satu pintu meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat. Pada prinsipnya, SIPP memuat mengenai informasi tentang Profil Penyelenggara Pelayanan, Pelaksana Pelayanan, Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Pengelolaan Pengaduan, dan Penilaian Kinerja Kementerian/Lembaga.
Terdapat 4 (empat) komponen yang menjadi penilaian dalam kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Komponen tersebut antara lain:
- Kebijakan Pelayanan
- Profesionalisme Sumber Daya Manusia
- Sarana Prasarana
- Sistem Informasi Pelayanan Publik
- Konsultasi dan Pengaduan
- Inovasi.
Pada kesempatan tersebut, Tim penilai dari Kemenpan RB berkesempatan untuk mengunjungi beberapa pelayanan yang terdapat di gedung Perpustakaan Nasional RI di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11. Dari hasil kegiatan tersebut, diperoleh saran-saran yang berkaitan dengan peningkatan mutu layanan publik di Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi. Saran tersebut antara lain: publikasi komponen standar pelayanan untuk service delivery dan hasil survey kepuasan masyarakat agar diketahui oleh masyarakat luas. Selain itu pelibatan stakeholder pun diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan dengan mengadakan Forum Konsultasi Publik. (oleh: Indah Ekaputri, S.Sos., M.Hum.)
